Hak dan Kewajiban Warganegara

Menurut Prof. Dr. Notonagoro:

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya..

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.

HAK DAN KEWAAJIBAN WARGA NEGARA :

1.  Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (role).

2.  Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

Hak Warga Negara Indonesia :

–   Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).

–   Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).

–   Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).

–   Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”

–   Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi

meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)

–   Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).

–   Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).

–   Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,

hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

Kewajiban Warga Negara Indonesia  :

–   Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

–   Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945

menyatakan  : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya

pembelaan negara”.

–   Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan :

Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain

–   Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

–   Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu :

1.  Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

2.  Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam

hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3.  Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

4.  Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

Contoh berita :

- Hak warga negara : Hak mendapat perlindungan dari Pihak keamanan (Polisi, TNI) 

Untuk memutus mata rantai begal, Polda Metro Jaya melakukan patroli dan razia berskala besar dari malam sampai pagi. "Setiap hari kami lakukan itu di daerah-daerah perbatasan," ucap Unggung kepada wartawan dalam jumpa pers pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (27/2) pagi.

Unggung mengungkapkan, razia dilakukan di wilayah perbatasan Jakarta-Tangerang, lalu Jakarta-Bekasi, dan Jakarta-Depok, dan perbatasan wilayah Kabupaten Bogor.Unggung mengatakan, Polda Metro Jaya membantu dengan mengirimkan satu satuan setingkat kompi (SSK) Dalmas dan 30 personel gabungan dari Reserse, Ditreskrimsus dan Narkoba.

Menurut Unggung, operasi itu difokuskan dalam tiga hal, yaitu pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan motor. Incaran utama saat razia adalah senjata tajam dan senjata api. Itu untuk mencegah maraknya aksi begal di wilayah perbatasan yang cenderung sepi. Razia itu, ucap Unggung, dilakukan mulai pukul 21.00 sampai dengan pukul 05.00

- Kewajiban Warga Negara : Membayar pajak untuk pembangunan negara

Segera Sampaikan SPT Tahunan Anda, sebelum tanggal 31 Maret”. Slogan ini pasti akan selalu menghiasi Tempat Pelayanan Terpadu setiap kali batas waktu pelaporan SPT Tahunan mendekati akhir. Tidak hanya pada bulan Maret, bahkan mulai dari awal tahun Kantor Pelayanan Pajak gencar mengingatkan wajib pajak agar bergegas menyampaikan SPT Tahunan.

Mungkin bagi sebagian orang hal ini hanya sebagai reminder bahwa jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Padahal kata penting yang harus dicermati adalah “segera” dan “sebelum”, yang maksudnya adalah agar wajib pajak jangan menunda-nunda penyampaian SPT Tahunan hingga mendekati batas akhir. Namun kenyataannya, pemandangan yang sama terus saja berulang dari tahun ke tahun.

Meskipun publikasi di berbagai media telah dilakukan, baik melalui iklan di media massa dan elektronik, spanduk, banner, poster serta media publikasi lainnya, tetap saja wajib pajak seolah tidak mengindahkan himbauan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, tanggal 31 Maret tahun ini Kantor Pelayanan Pajak yang berada di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I dibanjiri oleh wajib pajak yang ingin menyampaikan SPT Tahunan-nya “Tepat Waktu”. Situasi yang kelihatan sesak ini terjadi hampir di seluruh Kantor Pelayanan Pajak meskipun loket-loket penerimaan SPT Tahunan telah ditambah.

Sepertinya aplikasi e-Filing yang sejatinya akan mempermudah wajib pajak karyawan dalam menyampaikan SPT Tahunan belum menyentuh semua lapisan wajib pajak. Semoga di tahun-tahun mendatang, wajib pajak yang memanfaatkan pelaporan SPT Tahunan melalui media e-Filing semakin meningkat, sehingga antrian panjang seperti sekarang ini tidak akan terulang kembali

Analisis :

Setiap warga negara berhak mendapatkan hak hak dari negara yang sudah ditetapkan pada undang undang dasar 45, maupun hak untuk mendapatkan kemanan dari dan hidup sejahtera di dalam negara maupun di luar negri. dan kemudian warga negara berkewajiban untuk melakukan bela negara, membayar paajak, dan juga menaati segala aturan yang telah di tetpkan oleh undang undang negara.

Ref : https://nurulhaj19.wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia/